Tahun
Hingga
Lokasi
Jakarta (66)
Indonesia (58)
Bogor (12)
China (11)
Australia (10)
Lainnya
  • Bandung (9)
  • Surabaya (9)
  • Malaysia (7)
  • Malang (6)
  • Semarang (5)
  • Palembang (5)
  • Thailand (4)
  • London (4)
  • Argentina (3)
  • Iran (3)
  • Beijing (3)
  • Paris (3)
  • New York (3)
  • Taiwan (3)
  • Abu Dhabi (2)
  • Vietnam (2)
  • India (2)
  • Bangkok (2)
  • Barcelona (2)
  • Kobe (2)
Menampilkan arsip Kompas hari ini lima tahun yang lalu.
Silakan masuk/daftar untuk mendapatkan arsip lebih lengkap.
Menemukan 169 data.

Berbeda dengan Pemilu 2009, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk honor saksi dari partai politik di semua tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014. Namun, mekanisme penyalurannya masih disangsikan.Menurut rencana, dana ini akan dicairkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lalu diteruskan kepada Panitia Pengawas Pemilu di provinsi, kabupaten/kota, kemudian diserahkan kepada para saksi partai politik (parpol) di setiap... (A04)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 04
0
0
Rp4.000,00
Image

Pemilu 2014 menjadi momen pertaruhan politik terbesar yang menentukan kelanjutan kiprah Partai Demokrat dalam perpolitikan negeri ini. Menghadapi hari ”penghakiman” politik tersebut, ada dua pilihan yang kini tersisa bagi partai pemenang Pemilu 2009 itu. Pilihan pertama adalah membiarkan terus terpuruk. Adapun pilihan kedua, bertahan di tengah keterpurukan, menyatukan kembali puing-puing kehancuran, sambil merancang bakal terbangunnya rumah politik yang kokoh di... (Bestian Nainggolan)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
1
Rp4.000,00

Para perwakilan partai politik memprotes rencana pemilu presiden di luar negeri yang waktu pemungutan suaranya beda hari dengan pelaksanaan di dalam negeri. Parpol berpendapat, selain berpotensi melanggar peraturan, hal itu juga bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih lintas wilayah di luar negeri.Namun, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hadir dalam konsultasi publik penyusunan rancangan peraturan KPU tentang... (AMR)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
0
Rp4.000,00

Hak asasi manusia hendaknya dijadikan isu dan pertimbangan penting masyarakat pemilih dalam Pemilu 2014. Masyarakat diharapkan tidak memilih siapa pun calon anggota legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden yang punya catatan pelanggaran atau tidak punya komitmen jelas atas penegakan HAM.”Penegakan HAM harus masuk dalam agenda Pemilu 2014, tetapi dengan makna lebih luas, yaitu hak warga untuk memperoleh kehidupan ekonomi,... (IAM)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
0
Rp4.000,00
Image

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Try Sutrisno mengharapkan segenap warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab bagi kesinambungan pemerintah Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (TPN)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
1
Rp0,00
Image

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu mengikuti rapat konsultasi dengan perwakilan pemerintah dan tim ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1). Rapat membahas substansi tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. (HENDRA A SETYAWAN)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
1
0
Rp0,00

Jika para pemilik media yang terjun ke politik praktis mengiklankan diri sendiri di media yang dimilikinya, apakah mereka juga membayar pajak sebagaimana harus dilakukan pengiklan yang lain? Inilah satu persoalan yang belum banyak disinggung dalam kontroversi tentang pemilik media yang menggunakan media yang dimilikinya sebagai instrumen kampanye politik. Persoal- annya bukan sekadar ruang publik yang semestinya steril dari praktik instrumentalisasi... (Agus sudibyo)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00

Meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Demikian petuah lama yang mengandung kedalaman makna bahwa hukum adalah panglima  dalam menyelesaikan setiap perkara tanpa pandang bulu dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor-faktor non- yuridis seperti politik, kekuasaan, ekonomi, dan seterusnya.Dalam konteks  kasus megakorupsi Hambalang, setelah penahanan Anas Urbaningrum, pertanyaan lebih lanjut: apakah terminal akhir kasus a quo hanya berhenti... (Eddy OS Hiariej)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00

Elite politik sedang menantikan ketukan palu Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.Ketukan palu MK akan menentukan dinamika politik, termasuk pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 yang tinggal 76 hari lagi. Koalisi masyarakat sipil meminta uji materi Undang-Undang Pemilu Presiden yang mengatur soal dua tahap pemilu, yakni pemilu legislatif dan presiden. Permintaan yang diajukan setahun lalu itu menurut rencana akan...

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00

Apa artinya 98,1 persen rakyat yang ikut memberikan suara dalam referendum konstitusi Mesir memberikan suara ”ya” terhadap konstitusi baru itu? Barangkali, itulah pertanyaan kuncinya. Selain tentu pertanyaan lain, seperti apakah kesuksesan pelaksanaan referendum itu menjadi jaminan bagi suksesnya langkah-langkah politik selanjutnya untuk membangun Mesir baru, misalnya pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden? Referendum terhadap rancangan konstitusi...

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.