Tahun
Hingga
Lokasi
Jakarta (66)
Indonesia (58)
Bogor (12)
China (11)
Australia (10)
Lainnya
  • Bandung (9)
  • Surabaya (9)
  • Malaysia (7)
  • Malang (6)
  • Semarang (5)
  • Palembang (5)
  • Thailand (4)
  • London (4)
  • Argentina (3)
  • Iran (3)
  • Beijing (3)
  • Paris (3)
  • New York (3)
  • Taiwan (3)
  • Abu Dhabi (2)
  • Vietnam (2)
  • India (2)
  • Bangkok (2)
  • Barcelona (2)
  • Kobe (2)
Menampilkan arsip Kompas hari ini lima tahun yang lalu.
Silakan masuk/daftar untuk mendapatkan arsip lebih lengkap.
Menemukan 169 data.
Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Indonesia sangat luas, kaya, serta memiliki tingkat keragaman budaya, suku, dan agama yang tinggi. Dengan kondisi semacam itu, tugas membangun bangsa tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu atau segelintir kekuatan politik. Keberhasilan membangun bangsa membutuhkan kebersamaan para pemimpin. ”Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan penduduk 250 juta orang. Wilayah negara Indonesia juga sangat luas dan terdiri... (A Tomy Trinugroho; Stefanus Osa)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01, 15
4
1
Rp4.000,00

Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kini tinggal tersisa delapan orang, diingatkan jangan sampai membuat kegaduhan politik dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Pemilu Presiden terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden.Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, Selasa (21/1), mengingatkan, pada saat ini saja sudah banyak permasalahan terkait... (ANA; IAM; RYO; OSA; A01)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01
0
0
Rp4.000,00
Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Banjir yang melanda pantai utara Pulau Jawa telah mengganggu pasokan pangan. Untuk saat ini gangguan masih terjadi pada distribusi pangan. Khusus untuk padi, puluhan ribu hektar sawah terendam sehingga produksi padi musim ini terancam turun. Hingga Selasa (21/1) malam, daerah yang masih banjir di pantai utara Jawa adalah Karawang, Subang, dan Indramayu. Selain di beberapa tempat di Jawa Barat, banjir juga... (LAS; AHA; HEI; NIK; WIE; GRE; REK; RON; EGI; ADH; RUL; EVY; MAS; A05; A06; A07)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01, 15
6
1
Rp4.000,00

Lumpur pekat yang mengering masih menempel di bot yang dipakai Alfian (36). Meski sudah seharian, laki-laki berbadan tambun itu masih terus bekerja. Sesekali ia melongok ke dasar jurang sedalam lebih kurang 100 meter di tepi Jalan Raya Manado-Tomohon, Sulawesi Utara. Alfian adalah salah seorang warga yang spontan membantu evakuasi korban bencana longsor di Kelurahan Tinoor, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulut. Di lokasi itu,... (ENG; APO; ZAL; REK; MHF)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01, 15
0
0
Rp4.000,00

Bencana alam banjir yang makin meluas di sejumlah daerah di kawasan pantai utara (pantura) Jawa tidak hanya menyengsarakan warga, tetapi juga mengganggu jalur distribusi barang, termasuk BBM dan gas. Kompas Siang hari ini kembali melaporkan bencana alam dan dampaknya yang luar biasa ini. Hasil pertandingan terakhir Australia Terbuka pun akan disajikan di halaman Olahraga.

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01
0
0
Rp0,00
Image
  • Image
  • Image

Banjir melanda sejumlah kawasan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan pantai utara Jawa. Manado porak poranda akibat banjir bandang dan longsor. Erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga meningkat dan tidak menentu kapan berhenti. Tidak terbilang lagi harta benda yang musnah akibat bencana alam. Dengan mempertimbangkan kondisi bencana tersebut, harian Kompas membuka kesempatan bagi yang ingin turut meringankan beban masyarakat yang menderita dengan...

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01
0
2
Rp4.000,00

Sebuah jembatan gantung sepanjang 50 meter di Kota Serang, Banten, putus. Akibatnya, sekitar 41 orang yang mayoritas ibu rumah tangga, pemuda, dan anak-anak tercebur ke Sungai Cibanten. Hal 15

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 01
0
0
Rp0,00

Daftar pemilih untuk pemilu legislatif, bahkan pada pemilu presiden yang kini sedang digodok Komisi Pemilihan Umum, akan menjamin warga yang tak berdokumen sekalipun bisa menjadi pemilih. KPU berjanji akan mengakomodasi semua warga yang telah memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.Tak pandang apakah mereka punya syarat administratif, seperti Kartu Keluarga atau memiliki Nomor Induk Kependudukan.... (AMR)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 02
0
0
Rp4.000,00

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga di Tanah Air. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kemandirian industri pertahanan nasional. ”Jika Indonesia terus bergantung pada negara asing dalam pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan), akan muncul bahaya karena negara pembuat alutsista telah mengetahui teknologi di dalamnya,” kata Kepala Staf... (A03)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 02
0
0
Rp4.000,00

Pemerintah dan DPR diminta merevisi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan yang dianggap pasal karet itu dinilai telah mengekang kebebasan berpendapat publik dan pers di internet.Demikian benang merah diskusi publik ”Tantangan Kebebasan Berekspresi di Ranah Online” yang diadakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta, Selasa (21/1). Menurut Direktur Elsam... (jon)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 02
0
0
Rp4.000,00

Petugas gabungan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kepolisian Daerah Jawa Timur membekuk dua terduga teroris di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/1) malam. Keduanya dipastikan merupakan bagian dari jaringan Poso yang memasang target terhadap sejumlah pos polisi dan tempat hiburan malam di Surabaya.”Kedua pelaku itu jaringan Poso, anak buahnya Santoso. Kami masih kembangkan kira-kira motifnya apa dari kedua... (NIT; DIA; ILO; FER)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 02
0
0
Rp4.000,00

Terdakwa perkara terorisme terkait rencana peledakan Kedutaan Besar Myanmar, Sigit Indrajid alias Abu Yahya, divonis 7,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit, kata jaksa Heru Anggoro, Selasa (21/1), dituntut 8 tahun. Menurut Heru, majelis hakim berpendapat terdakwa melanggar Pasal 15 juncto Pasal 9 UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam sidang sebelumnya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Haryono, Heru... (FER)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 02
0
0
Rp4.000,00
Image

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ny Ani Yudhoyono, didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, berbincang dengan para pengungsi saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Selasa (21/1). (RIZA FATHONI)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 02
1
0
Rp0,00
Image

Choel Mallarangeng mengatakan, pada 28 Oktober 2010, ia menerima uang 550.000 dollar Amerika Serikat dari Wafid Muharam, yang saat itu menjabat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Choel baru menyerahkan uang itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tiga tahun kemudianPernyataan ini disampaikan Choel, yang bernama lengkap Andi Zulkarnain Anwar Mallarangeng, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara... (FAJ)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 03
1
0
Rp4.000,00

Dua politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto, diduga terlibat langsung dalam upaya bagi-bagi tunjangan hari raya dari mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini kepada anggota Komisi VII DPR. Sutan diduga bertugas melobi Rudi agar mau memberikan THR kepada anggota Komisi VII, sementara Tri diduga berperan sebagai yang menerima uang dan... (BIL)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 03
0
0
Rp4.000,00

Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih seorang anggota Panel Ahli, yang bertugas menyeleksi calon hakim konstitusi, pada Februari mendatang. Calon itu akan berasal dari kalangan eksternal.”Insya Allah, bulan Februari terpilih Panel Ahli oleh DPR. Kami akan membicarakan (mekanismenya) pada hari Rabu atau Kamis,” kata anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, Selasa (21/1) di Jakarta.Menurut Eva, secara teknis, DPR dapat membuat pengumuman... (RYO; ANA)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 03
0
0
Rp4.000,00

Realistis di Tengah ”Badai””Jangan hanya diam. Jangan tiarap. Apa Saudara takut? Mungkin (mereka) yang takut dan tiarap itu adalah kader yang melakukan korupsi. Mengapa Saudara semua harus takut? Mengapa kita digebuki, dihabisi, harus takut?”Kegeraman yang memuncak itu disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam temu kader Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 26 Oktober 2013. Lebih dari setengah jam, SBY membakar semangat kadernya untuk bangkit menghadapi... (Stefanus Osa; A Tomy Trinugroho)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 04
0
0
Rp4.000,00

Calon presiden yang bakal diusung Partai Demokrat akan ditentukan melalui survei tiga lembaga survei independen di bidang politik, marketing politik, dan industri. Survei dilakukan pada Januari dan April terhadap 3.000-5.000 warga yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil survei akan diperingkatkan untuk menentukan siapa yang bakal diusung Partai Demokrat sebagai capres dalam Pemilu 2014.Anggota... (WSI)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 04
0
0
Rp4.000,00

Apa yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini adalah peringatan akan hukum alam yang tetap, yaitu perubahan. Perubahan yang sebetulnya sudah diperkirakan terjadi. Namun, ketika perubahan itu benar-benar terjadi, kegagapan masih mewarnai kita hari-hari ini. Wajar. Perubahan kerap tidak mengenakkan. Dalam kegagapan itu, kita belajar. Pintu perubahan itu dibuka BJ Habibie, presiden ke-3 Republik Indonesia. Alasannya rasional, lantaran mendapati tidak... (Wisnu Nugroho)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 04
0
0
Rp4.000,00

Walau dihantam kasus korupsi, Partai Demokrat belum ditinggal pemilihnya. Bukti bahwa sosok SBY masih dicintai.Anton DC | ‏@da_carolaSepertinya Demokrat akan sulit mengulangi masa kejayaannya seperti pemilu sebelumnya.Muhammad Dalhar | ‏@mbahdalharPartai Demokrat di awal-awal sangat gencar dengan jargon pemerintahan yang bersih dan melawan korupsi, tapi kenyataannya? Ckckck!D O S M A | ‏@DosmaSiregaRHeran dan bingung dengan Partai Demokrat yang selalu merasa paling membangun Indonesia.madon...

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 04
0
0
Rp4.000,00

Berbeda dengan Pemilu 2009, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk honor saksi dari partai politik di semua tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014. Namun, mekanisme penyalurannya masih disangsikan.Menurut rencana, dana ini akan dicairkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lalu diteruskan kepada Panitia Pengawas Pemilu di provinsi, kabupaten/kota, kemudian diserahkan kepada para saksi partai politik (parpol) di setiap... (A04)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 04
0
0
Rp4.000,00
Image

Pemilu 2014 menjadi momen pertaruhan politik terbesar yang menentukan kelanjutan kiprah Partai Demokrat dalam perpolitikan negeri ini. Menghadapi hari ”penghakiman” politik tersebut, ada dua pilihan yang kini tersisa bagi partai pemenang Pemilu 2009 itu. Pilihan pertama adalah membiarkan terus terpuruk. Adapun pilihan kedua, bertahan di tengah keterpurukan, menyatukan kembali puing-puing kehancuran, sambil merancang bakal terbangunnya rumah politik yang kokoh di... (Bestian Nainggolan)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
1
Rp4.000,00

Para perwakilan partai politik memprotes rencana pemilu presiden di luar negeri yang waktu pemungutan suaranya beda hari dengan pelaksanaan di dalam negeri. Parpol berpendapat, selain berpotensi melanggar peraturan, hal itu juga bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih lintas wilayah di luar negeri.Namun, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hadir dalam konsultasi publik penyusunan rancangan peraturan KPU tentang... (AMR)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
0
Rp4.000,00

Hak asasi manusia hendaknya dijadikan isu dan pertimbangan penting masyarakat pemilih dalam Pemilu 2014. Masyarakat diharapkan tidak memilih siapa pun calon anggota legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden yang punya catatan pelanggaran atau tidak punya komitmen jelas atas penegakan HAM.”Penegakan HAM harus masuk dalam agenda Pemilu 2014, tetapi dengan makna lebih luas, yaitu hak warga untuk memperoleh kehidupan ekonomi,... (IAM)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
0
Rp4.000,00
Image

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Try Sutrisno mengharapkan segenap warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab bagi kesinambungan pemerintah Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (TPN)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
0
1
Rp0,00
Image

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu mengikuti rapat konsultasi dengan perwakilan pemerintah dan tim ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1). Rapat membahas substansi tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. (HENDRA A SETYAWAN)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 05
1
0
Rp0,00

Jika para pemilik media yang terjun ke politik praktis mengiklankan diri sendiri di media yang dimilikinya, apakah mereka juga membayar pajak sebagaimana harus dilakukan pengiklan yang lain? Inilah satu persoalan yang belum banyak disinggung dalam kontroversi tentang pemilik media yang menggunakan media yang dimilikinya sebagai instrumen kampanye politik. Persoal- annya bukan sekadar ruang publik yang semestinya steril dari praktik instrumentalisasi... (Agus sudibyo)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00

Meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Demikian petuah lama yang mengandung kedalaman makna bahwa hukum adalah panglima  dalam menyelesaikan setiap perkara tanpa pandang bulu dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor-faktor non- yuridis seperti politik, kekuasaan, ekonomi, dan seterusnya.Dalam konteks  kasus megakorupsi Hambalang, setelah penahanan Anas Urbaningrum, pertanyaan lebih lanjut: apakah terminal akhir kasus a quo hanya berhenti... (Eddy OS Hiariej)

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00

Elite politik sedang menantikan ketukan palu Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.Ketukan palu MK akan menentukan dinamika politik, termasuk pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 yang tinggal 76 hari lagi. Koalisi masyarakat sipil meminta uji materi Undang-Undang Pemilu Presiden yang mengatur soal dua tahap pemilu, yakni pemilu legislatif dan presiden. Permintaan yang diajukan setahun lalu itu menurut rencana akan...

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00

Apa artinya 98,1 persen rakyat yang ikut memberikan suara dalam referendum konstitusi Mesir memberikan suara ”ya” terhadap konstitusi baru itu? Barangkali, itulah pertanyaan kuncinya. Selain tentu pertanyaan lain, seperti apakah kesuksesan pelaksanaan referendum itu menjadi jaminan bagi suksesnya langkah-langkah politik selanjutnya untuk membangun Mesir baru, misalnya pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden? Referendum terhadap rancangan konstitusi...

KOMPAS(Nasional) edisi Rabu, 22 Jan 2014

Hal. 06
0
0
Rp4.000,00
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.