KPK Akan Jemput Paksa Nazaruddin * Johan Budi: Belum Tahu di Mana Nazaruddin

KOMPAS edisi Jumat 17 Juni 2011 Halaman: 4 Penulis: FER; BIL
Foto ke-1 dari 2

Nazarudin

">Pengunjuk rasa yang menamakan diri Front Pembela KPK berdemonstrasi di depan Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (16/6). Mereka mendesak Partai Demokrat segera menyerahkan mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin yang diduga terkait kasus suap proyek wisma atlet. ">KOMPAS

KPK Akan Jemput Paksa Nazaruddin * Johan Budi: Belum Tahu di Mana Nazaruddin

Jakarta, Kompas — Tim penyidik dan unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (16/5), membahas mekanisme penjemputan paksa terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Nazaruddin, anggota Komisi VII DPR, akan dijemput paksa untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga terkait dengan pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang.

”Sampai sore tadi (kemarin), Nazaruddin tidak memberi konfirmasi ataupun informasi terhadap panggilan kedua KPK. Sesuai dengan prosedur di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), saksi dalam proses penyidikan bisa dijemput paksa apabila tidak memberikan konfirmasi terhadap kehadiran untuk kedua kalinya,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi kemarin.

Johan mengatakan, secara resmi KPK tak mengetahui keberadaan Nazaruddin. ”Tim penyidik dan pimpinan sedang membahas bagaimana menjemput paksa Nazaruddin untuk dihadirkan sebagai saksi di KPK karena, yang kami ketahui, dia tidak berada di Indonesia,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap terkait dengan pembangunan wisma atlet SEA Games ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Sesmenpora Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur PT Duta Graha Indah (DGI) Muhammad El Idris. PT DGI merupakan pemenang tender proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Johan mengatakan, Nazaruddin dipanggil sebagai saksi dalam kaitannya dengan Mindo karena Nazaruddin diketahui pernah menjadi pemilik PT Anak Negeri.

Neneng masih hilang

KPK juga memeriksa Mindo untuk kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2008. Dalam kasus ini, KPK juga memanggil istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Namun, Neneng tidak datang. Keberadaan Neneng juga tidak diketahui KPK.

Rabu lalu, KPK memanggil paksa Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang untuk diperiksa dalam kasus pengadaan PLTS Kemenakertrans. PT Mahkota diketahui pernah dimiliki oleh Nazaruddin. Tender PLTS Kemenakertrans dimenangi oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp 8,7 miliar. Akan tetapi, PT Alfindo menyubkontrakkan proyek tersebut ke PT Sunday Indonesia dengan nilai Rp 5,3 miliar. Pekerjaan subkontrak inilah yang diduga merugikan keuangan negara. Johan mengatakan bahwa Neneng, Mindo, dan Marisi terafiliasi dengan PT Sunday. (FER/BIL)

Cara Penggunaan Artikel

  1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
  2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

Cara Penggunaan Infografik Berita

  1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: ‘Kompas/Desainer Grafis’.
  2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.