Penataan LPTK Akan Perbaiki Pendidikan Calon Guru

KOMPAS SIANG edisi Senin 26 Januari 2015 Halaman: 8 Penulis: Ester Lince Napitupulu

Penataan LPTK Akan Perbaiki Pendidikan Calon Guru

Penataan LPTK Akan Perbaiki Pendidikan Calon Guru

JAKARTA, KOMPAS — Komitmen pemerintah untuk fokus membenahi perguruan tinggi untuk calon guru perlu dimulai dengan menata lembaga pendidikan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta. Penataan ini mendesak karena terjadi kelebihan pasokan calon guru dibandingkan dengan kebutuhan guru secara nasional. Di sisi lain, mutu guru belum memadai.

”Calon guru yang dihasilkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) berlebih dibandingkan dengan kebutuhan guru secara nasional. Perlu penataan untuk membatasi LPTK dan jumlah mahasiswa oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,” kata Bedjo Sujanto, Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (26/1), di Jakarta.

Menurut Bedjo yang juga mantan Rektor UNJ, kebutuhan guru baru untuk menggantikan guru pensiun di sekolah negeri berkisar 2,5-3 persen setiap tahun dari total guru di tiap provinsi. Namun, lulusan yang dihasilkan LPTK lebih besar.

Jumlah lulusan dari 12 LPTK eks IKIP yang bertransformasi menjadi universitas diperkirakan mencapai hampir 100.000 sarjana pendidikan per tahun. Belum lagi lulusan dari LPTK swasta yang jumlahnya lebih dari 10 kali LPTK negeri. Jumlah LPTK negeri terdiri dari 12 LPTK eks IKIP serta 24 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Calon guru bermutu

Fokus untuk memperkuat LPTK, kata Patdono Suwignjo, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bertujuan menghasilkan calon guru bermutu. Strategi Ditjen Pendidikan Tinggi adalah melalui reformasi dan penguatan kurikulum.

Pendidikan calon guru ditingkatkan, antara lain, dengan mengembangkan seleksi khusus untuk calon mahasiswa yang memenuhi kriteria menjadi guru. Selain itu, LPTK dilibatkan dalam perencanaan kebutuhan guru di daerah dan nasional.

Amich Alhumami, Kepala Sub-Direktorat Pendidikan Tinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, penguatan LPTK menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan meningkatkan mutu calon guru dan guru-guru yang ada.

Belum memadai

Dari berbagai kajian, termasuk dari Bank Dunia, kondisi guru Indonesia masih belum memuaskan. Bahkan, kebijakan sertifikasi guru dinilai belum berpengaruh banyak untuk mendongkrak kinerja dan profesionalisme guru sebagai pendidik yang kuat dalam pedagogi serta penguasaan bidang ilmu yang diampu.

Menurut Amich, LPTK yang kini jumlahnya berkembang pesat , seperti perguruan tinggi lain, lebih mengejar untuk mencari jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya daripada mencari calon-calon guru berkualitas. Padahal, belajar dari negara-negara lain yang baik kualitas pendidikannya, pendidikan calon guru menjadi salah satu kunci.

Amich mencontohkan, perekrutan calon guru yang bisa masuk ke LPTK di Malaysia menyasar lulusan SMA yang memiliki prestasi baik, seperti harus memiliki delapan nilai A dari 10 mata pelajaran. Selain itu, rekrutmen calon mahasiswa dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan.

”Perbaikan dalam rekrutmen calon mahasiswa yang siap menjadi guru mendesak dilakukan. Kebijakan untuk rekrutmen khusus sudah dipesankan dalam RPJM 2015-2019,” katanya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tinggi Ditjen Pendidikan Tinggi, hingga tahun ini terdata 4.190 program studi bidang pendidikan. Jumlah LPTK yang memiliki program studi pendidikan mencapai 415 LPTK.

 

→ Penataan LPTK mendesak.

→ Saat ini, pasokan calon guru berlebih, tetapi kinerja dan profesionalisme guru belum memadai.

→ Akan dikembangkan seleksi khusus untuk calon mahasiswa yang memenuhi kriteria menjadi guru.

Cara Penggunaan Artikel

  1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
  2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

Cara Penggunaan Infografik Berita

  1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: ‘Kompas/Desainer Grafis’.
  2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.