Deklarasi "PAN Legal" Sekretaris Jenderal PAN: Tidak Ada Kubu-kubuan

KOMPAS edisi Selasa 13 April 2010 Halaman: 5 Penulis: why

Deklarasi "PAN Legal" Sekretaris Jenderal PAN: Tidak Ada Kubu-kubuan

DEKLARASI "PAN LEGAL"

Sekretaris Jenderal PAN: Tidak Ada Kubu-kubuan

Jakarta, Kompas

Tanda-tanda perpecahan di tubuh Partai Amanat Nasional mulai mengemuka. Kubu yang menamakan dirinya sebagai PAN Legal dengan Ketua Umum Mochammad Junaedi, Senin (12/4) siang, mengeluarkan "Maklumat PAN Legal".

Namun, penyampaian maklumat yang sedianya dirangkai dengan diskusi dan peluncuran buku itu berakhir ricuh setelah dibubarkan paksa sejumlah simpatisan yang mengaku dari kubu DPP PAN dengan Ketua Umum Hatta Rajasa.

Kericuhan bermula saat massa berteriak-teriak di luar ruang Financial Club Graha Niaga lantai 27, tempat penyelenggaraan diskusi dan peluncuran buku tersebut, serta memaksa masuk ke ruangan. Saat itu, Junaedi tengah membacakan Maklumat PAN Legal bertajuk"Kembali ke Jalan yang Benar". Hadir dalam acara tersebut salah satu pendiri PAN, Poerwanto Soewadji.

Pembacaan maklumat yang sempat terhenti sejenak akhirnya dilanjutkan setelah massa diperbolehkan masuk. Massa kembali berteriak dan merangsek ke depan panggung saat Junaedi menyingkap tirai penutup backdrop yang menandai peluncuran resmi buku berjudul Ketua MPP dan DPP PAN Ilegal.

Mereka merebut pengeras suara dan menyerukan agar undangan yang hadir dalam acara itu membubarkan diri. Backdrop peluncuran buku dirusak, demikian juga spanduk kegiatan di belakang panggung. Namun, tidak terjadi baku hantam.

Saat ditanya wartawan, simpatisan yang membubarkan acara itu tidak bersedia menyebutkan namanya. Mereka hanya mengatakan disuruh pimpinannya, tanpa menjelaskan siapa pimpinan mereka.

Ketua DPP PAN Legal Azrai Ridha menyatakan akan mengumpulkan bukti- bukti tindak pidana perusakan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan massa itu.

Dalam maklumatnya, Junaedi menyatakan, Kongres PAN di Batam yang menghasilkan kepengurusan di bawah Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa tidak sah. Pasalnya, kongres itu digelar berdasarkan AD/ART PAN yang dipalsukan. Penilaian itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

Saat dikonfirmasi, Taufik Kurniawan, Sekretaris Jenderal DPP PAN, menegaskan, di PAN tidak ada kubu-kubuan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, akan dicari jalan keluar terbaik.

"Semua bisa didiskusikan dan diselesaikan sepanjang mereka tidak merusak citra partai. Ketua Umum Hatta Rajasa sangat akomodatif dalam menampung aspirasi kader partai. Kami membuka ruang dialog. Mereka, Junaedi dan Poerwanto, merupakan sahabat-sahabat kami," kata Taufik.

Ia menolak jika kepengurusan hasil Kongres PAN di Batam tersebut dikatakan ilegal. Selain itu, AD/ART partai yang dijadikan landasan penyelenggaraan kongres juga sah. Terkait dengan massa yang menghentikan acara tersebut, ia mengaku tidak tahu-menahu siapa yang menyuruh.

Pengamat politik, Tjipta Lesmana dan Smita Notosusanto, yang sedianya menjadi narasumber dalam diskusi itu, urung berbicara.(WHY)

Cara Penggunaan Artikel

  1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
  2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

Cara Penggunaan Infografik Berita

  1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: ‘Kompas/Desainer Grafis’.
  2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.