Daerah Tertinggal: Perbatasan, Jangan Terlupakan

KOMPAS edisi Selasa 26 Oktober 2010 Halaman: 1 Penulis: Kristanto, Tri Agung

Daerah Tertinggal: Perbatasan, Jangan Terlupakan

Daerah Tertinggal

PERBATASAN, JANGAN TERLUPAKAN

Oleh Tri Agung Kristanto

Pengantar:

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Harian Kompas, 28 September lalu, menggelar diskusi terbatas tentang pemberdayaan daerah tertinggal di perbatasan. Diskusi menampilkan pembicara Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal A Helmy Faishal Zaini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Suprayoga Hadi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Rubert Nusanto (Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalimantan Barat), Joko Suseno (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), Tatag Wiranto (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), dan Ganewati Wurtandari (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Diskusi juga dihadiri anggota Dewan Perwakilan Daerah Sarah Lery Mboeik (Nusa Tenggara Timur) dan Erma Suryani Ranik (Kalimantan Barat). Hasil diskusi, ditambah pengamatan lapangan, dituangkan dalam laporan di halaman ini, serta di halaman 6 dan 7.

Sebelas tahun lalu, saat Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, masih menjadi satu wilayah dengan Oekusi (Kabupaten Ambeno), jalan yang menghubungkan kedua wilayah itu rusak. Sejak tahun 1999, kedua wilayah itu terpisah. Kefamenanu tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Oekusi menjadi bagian dari Timor Leste. Tetapi, ada yang berubah sampai kini.

Kondisi jalan yang menghubungkan kedua wilayah itu masih rusak. Memang jalan utama menuju perbatasan Indonesia-Timor Leste di NTT sudah mulus. Tetapi, jalan dari ibu kota kabupaten, seperti Kefamenanu atau Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, menuju tapal batas, sebagian besar rusak (Kompas, 18/8/2009). Selain itu, tidak mudah dan tidak murah bagi warga Kefamenanu untuk memperoleh paspor dan berkunjung ke Oekusi sehingga mereka sering kali memanfaatkan "jalan tikus" untuk bertemu keluarganya di seberang (Kompas, 23/6).

Kondisi jalanan Kefamenanu-Oekusi adalah salah satu bentuk lambatnya perkembangan didaerah perbatasan. Apalagi, kabupaten itu juga bagian dari daerah tertinggal. Data di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan, 20 kabupaten/kota dari 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT masuk kategori tertinggal. NTT juga menjadi provinsi dengan desa perbatasan terbanyak, yakni 110 desa atau 17 persen dari seluruh desa perbatasan di negeri ini.

Kondisi itulah yang membuat Sarah Lery Mboeik harus terus meneriakkan perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat pada pembangunan di NTT. Kondisi NTT saat ini tak memungkinkan mereka memajukan wilayahnya, tanpa dukungan pemerintah pusat, karena keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur. Ia memisalkan, untuk jarak antardaerah tak lebih dari 120 kilometer, yang jika di Jawa bisa ditempuh kurang dari dua jam, di NTT ditempuh lebih dari empat jam.

Erma Suryani menggambarkan kondisi warga Kalimantan Barat di perbatasan lebih "berat". Tidak hanya dari tantangan geografis dan kondisi sosial ekonominya, melainkan juga "makan hati". Di NTT atau Papua, warga perbatasan berhadapan dengan Timor Leste atau Papua Niugini, yang secara sosial-ekonomi tidak lebih baik dari Indonesia. Sebaliknya di Kalbar, warga di perbatasan berhadapan dengan Malaysia yang kondisinya lebih baik. Karena itu, tak jarang terdengar kabar adanya warga negara Indonesia yang "pindah" ke negara tetangga.

Selain NTT dan Kalbar, provinsi yang berhadapan dengan negara lain adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua, Maluku, Papua Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Ada 27 kabupaten dari 183 daerah tertinggal tahun 2010 yang terdapat di perbatasan. Daerah itu, selain berbatasan dengan Malaysia, Papua Niugini, atau Timor Leste, juga ada yang berbatasan dengan Singapura, Thailand, Brunei, Palau, Australia, Vietnam, dan Filipina. Kondisi sosial-ekonomi negara tetangga itu beragam sehingga tantangan di wilayah perbatasan pun beragam pula.

Helmy Faishal mengakui, masalah pokok wilayah perbatasan, terutama di daerah tertinggal, adalah kesenjangan kehidupan sosial-ekonomi dengan negara tetangga, maraknya kasus lintas batas (penyelundupan, tenaga kerja ilegal, jual beli minyak, kayu, dan penangkapan ikan secara ilegal), munculnya persengketaan tapal batas antarnegara dan akuisisi wilayah, serta terbatasnya kemampuan sistem pengamanan wilayah perbatasan di daratan atau perairan.

Kesenjangan itu digambarkan Hermanto Dardak dengan menampilkan foto jalan di Malaysia yang mulus. Di ujung jalan, kondisi jalan di Kalbar, untuk dilalui motor pun sulit. Rumah tangga pengguna listrik di perbatasan hanya 47 persen.

Selama ini daerah perbatasan itu memang terlupakan. Namun, kini pemerintah menjadikan wilayah perbatasan itu sebagai beranda depan negeri, yakni pintu gerbang utama negara. Konsekuensinya, kondisinya harus lebih baik. Pendekatan kesejahteraan pun kini dikedepankan, dipadukan dengan pendekatan keamanan. Namun, kesadaran itu memang baru tumbuh sehingga belum tampak hasil yang bisa dibanggakan. Walaupun demikian, hal itu sudah lebih baik, daripada sudah di perbatasan, tertinggal, dilupakan pula.

Foto 1 KOMPAS/A HANDOKO

Bendera Merah Putih terikat dalam buluh kayu sederhana di Kampung Segumun, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Jumat (15/10). Segumun adalah salah satu wilayah dengan infrastruktur minim di wilayah perbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia.

(Foto dimuat di halaman 15)

Cara Penggunaan Artikel

  1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
  2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

Cara Penggunaan Infografik Berita

  1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: ‘Kompas/Desainer Grafis’.
  2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.