Menagih Janji yang Tak Kunjung Terwujud

KOMPAS edisi Selasa 26 Oktober 2010 Halaman: 6 Penulis: Haryo PS, C Wahyu

Menagih Janji yang Tak Kunjung Terwujud

MENAGIH JANJI YANG TAK KUNJUNG TERWUJUD

Oleh C Wahyu Haryo PS

Warga perbatasan Indonesia beridentitas kewarganegaraan ganda? Ternyata justru merekalah penduduk cerdas. Karena Pemerintah Indonesia belum bisa memberikan pelayanan yang baik, dengan identitas sebagai warga Malaysia, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Begitulah ironi. Di tengah mimpi besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, kenyataannya justru beranda negara tetangga lebih menarik.

Untunglah penyikapan pemerintah terhadap penduduk berkewarganegaraan ganda ini sudah jauh berbeda. Dua tahun lalu ketika Kompas melaporkan 139 warga perbatasan hijrah ke Malaysia dan 30 warga yang lain beridentitas ganda, pemerintah seperti kebakaran jenggot.

Intelijen pemerintah langsung turun ke Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, untuk mengusut informasi itu. Temuan intelijen, seperti yang dikemukakan pejabat pemerintah setempat, justru jumlahnya jauh lebih besar.

Keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan jalan, di wilayah perbatasan kita menjadi alasan utama WNI di perbatasan hijrah ke negeri tetangga, atau beridentitas kewarganegaraan ganda.

Tak lama kemudian pemerintah kembali menyampaikan komitmen untuk membangun perbatasan sebagai beranda depan. Sejumlah kementerian (dahulu departemen) kembali berlomba-lomba membuat program pembangunan untuk wilayah perbatasan meski hasilnya belum juga signifikan.

Tidaklah mengherankan apabila sekarang yang muncul justru pernyataan pejabat yang bernada pasrah. Punya kewarganegaraan ganda baik untuk penduduk karena berarti bisa memanfaatkan fasilitas negara tetangga.

Apa boleh buat, pembangunan di wilayah perbatasan memang masih jauh dari ekspektasi warga di sana. peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ganewati Wuryandari, mempertegas kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang secara umum masih memprihatinkan.

Hal yang unik juga dikemukakan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Robert Nusanto. Menurut dia, penelitian di wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menunjukkan adanya potensi tambang batu bara di sana. Namun, masyarakat setempat mensinyalir, batu bara tersebut sudah dirongrong pengusaha dari negeri tetangga melalui terowongan bawah tanah.

"Gubernur (Kalimantan Barat) sudah menyampaikan hal itu ke Mendagri dan disikapi dengan mengadakan empat kali rapat dan membentuk tim. Maksud Gubernur melapor bukan untuk dirapatkan terus di tingkat pusat, tetapi segera kirim pejabat atau tim yang kompeten dan punya kapasitas meneliti untuk langsung terjun ke sana," kata Robert.

Kalau betul ada pencuri di sana, tentu pencurinya sempat berkemas dan kabur.

Paradoks kebijakan

Perubahan paradigma pembangunan perbatasan yang digulirkan Presiden, bahwa perbatasan bukan lagi sebagai kawasan belakang (inward looking), melainkan menjadi halaman depan negara (outward looking), patut diapresiasi karena merupakan lompatan besar bagi bangsa. Sayangnya, paradigma itu belum dibarengi dengan kebijakan yang komprehensif untuk membangun wilayah perbatasan, yang hingga saat ini masih menjadi daerah tertinggal.

"Paradigma memang berubah, tetapi rasanya pesimistis bisa terwujud jika mainstream politik anggaran tidak mendukung pembangunan wilayah perbatasan maupun daerah tertinggal," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Nusa Tenggara Timur, Sarah Lery Mboeik.

Pernyataan Sarah dilatarbelakangi kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang secara umum juga masih memprihatinkan.

Penelusuran di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur di Atambua dan Wini beberapa waktu lalu menunjukkan kondisi infrastruktur jalan, listrik, sarana pendidikan, ataupun kesehatan yang belum memadai. Warga yang terbelenggu kemiskinan terpaksa "menggadaikan nyawa" dengan menambang mangan secara tradisional, tanpa peralatan keselamatan yang memadai.

Menggadaikan nyawa tidak lagi menjadi perumpamaan karena sudah banyak korban jiwa berjatuhan akibat tertimbun tanah longsor dan tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah setempat untuk mengatasi persoalan itu.

Menggadaikan nyawa karena hasil yang mereka terima tidak cukup untuk makan sehari, tetapi risiko yang dihadapi demikian besar. Menjadi pemandangan yang lumrah di mana rakyat di perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste tetap miskin meski potensi tambang di sana demikian besar.

Ironi pembangunan wilayah perbatasan juga terlihat di Pulau Morotai, Maluku Utara. Pulau, yang semasa Perang Dunia II menjadi basis militer Amerika Serikat yang lengkap dengan beragam fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar, itu saat ini nyaris menjadi wilayah yang terbengkalai. Perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut juga baru tampak dalam beberapa tahun terakhir.

Selisih pendapatan

Ketertinggalan wilayah perbatasan akan semakin terasa di perbatasan Kalimantan, apalagi jika dibandingkan dengan negeri tetangga. Di Kalimantan Barat, misalnya, data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun 2009 menunjukkan, pendapatan per kapita penduduk Indonesia di perbatasan berkisar 1.000 dollar AS per tahun, sedangkan pendapatan per kapita penduduk Malaysia di perbatasan 11.000 dollar AS per tahun. Di sisi lain keterbatasan infrastruktur dan keterisolasian daerah perbatasan Indonesia membuat orientasi ekonomi dan sosial warga mengarah ke Malaysia.

Usaha Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperjuangkan dana alokasi khusus yang juga memperhitungkan karakteristik wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, patutlah diapresiasi. Begitu pun pengalokasian anggaran Rp 100 miliar bagi sembilan wilayah perbatasan pada 2011, seperti dikemukakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini.

Namun, tentu saja usaha atau anggaran sejumlah itu tidak cukup dan terasa masih jauh dari asa untuk mengentaskan daerah perbatasan dari status daerah tertinggal. Lebih ironis lagi jika mimpi yang hendak diwujudkan adalah menjadikan perbatasan sebagai halaman depan negara.

Ilustrasi JItet

Cara Penggunaan Artikel

  1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
  2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

Cara Penggunaan Infografik Berita

  1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: ‘Kompas/Desainer Grafis’.
  2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.