Jaminan Kesehatan Nasional: Sanksi bagi Perusahaan Dimulai

KOMPAS edisi Rabu 30 Desember 2015 Halaman: 1 Penulis: ADH; MZW

Jaminan Kesehatan Nasional: Sanksi bagi Perusahaan Dimulai

Jaminan Kesehatan Nasional

Sanksi bagi Perusahaan Dimulai

Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menargetkan kepesertaan 100 persen dari kelompok pekerja penerima upah (PPU) dari badan usaha kecil dan besar pada 2014-2015. ”Tahun 2015, pemasaran JKN lebih persuasif. Nanti, pada 2016, penegakan kepatuhan mulai dilakukan,” kata Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi di Jakarta, Selasa (29/12).

Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Tono Rustiano menambahkan, target kepesertaan kelompok PPU tahun 2015 sebanyak 57 juta orang belum tercapai. Penegakan kepatuhan tahun depan diharapkan menambah peserta sehat dan muda. ”Itu berarti prinsip gotong royong JKN makin kuat,” ujarnya.

Rasio klaim BPJS Kesehatan 2014 mencapai 103,88 persen. Artinya, klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan lebih besar daripada total iuran yang diperoleh. Itu karena banyak peserta JKN sudah sakit dan berasal dari kelompok kurang produktif.

Hingga kini baru 37,65 juta PPU ikut JKN. Mereka berasal dari badan usaha swasta 21,4 juta orang, badan usaha milik negara 1 juta orang, dan badan usaha milik daerah 150.000 orang. Selain itu, ada 12,2 juta pegawai negeri sipil, 2,6 juta anggota TNI/Polri, dan 300.000 pegawai pemerintah nonpegawai negeri.

Mengacu data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 40 juta pekerja formal di Indonesia. Artinya, belum semua terdaftar sebagai peserta JKN. ”Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga dua orang, baru sekitar 17 juta pekerja jadi peserta JKN,” kata Irfan. Adapun badan usaha yang sudah mendaftarkan pekerjanya baru sekitar 200.000 perusahaan.

Bentuk sanksi

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyebut, pemberi kerja yang tak mendaftarkan pekerjanya dalam JKN diberi sanksi administratif. Sanksi berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat layanan publik.

Denda yang dikenakan 0,1 persen per bulan dari iuran yang seharusnya dibayar. Total denda dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Adapun layanan publik tertentu yang tidak diberikan bagi pemberi kerja bisa berupa izin usaha, izin mengikuti tender proyek, izin mendirikan bangunan, izin mempekerjakan pekerja asing, dan izin penyedia jasa pekerja.

Selektif

Ahli asuransi kesehatan dan jaminan sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengingatkan, penegakan aturan harus selektif. Sanksi perlu diutamakan bagi perusahaan yang belum memberi jaminan kesehatan apa pun bagi karyawan dan keluarganya.

Bagi perusahaan yang sudah memberi jaminan kesehatan di luar JKN, upaya mengajak ikut JKN harus persuasif. Cara itu diperlukan agar tidak menghambat iklim investasi dan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga produktivitas pekerja.

”Jangan menyalahgunakan kewenangan dengan memberi sanksi serampangan,” ucapnya. Penegakan aturan butuh waktu, tak bisa langsung dipaksakan.

Pemberian sanksi yang tak sistematik justru akan menimbulkan efek balik buruk bagi program JKN ataupun BPJS Kesehatan. Terlebih lagi peserta PPU umumnya punya akses informasi yang baik sehingga mudah tersebar kepada peserta PPU lain.

Hingga kini, persepsi kelompok pekerja, khususnya menengah-atas, terhadap layanan JKN masih buruk sehingga mereka enggan mendaftar. Mutu layanannya pun dianggap belum baik dan antrean panjang. ”Bukan hanya PPU, pejabat pun pasti enggan jika harus berobat lebih dulu ke puskesmas,” kata Hasbullah.

Citra buruk puskesmas hingga kini belum membaik. Itu diperparah dengan iklan JKN yang menyebut pemeriksaan pertama harus ke puskesmas. Padahal, pemeriksaan pertama bisa dilakukan di klinik pratama, dokter praktik bersama, atau klinik perusahaan selama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Persoalannya, banyak klinik perusahaan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo berharap BPJS Kesehatan mempermudah kerja sama dengan fasilitas kesehatan milik badan usaha. ”Dengan demikian, peserta PPU dari badan usaha tak sulit lagi mencari tempat layanan kesehatan setelah jadi peserta JKN,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi manfaat antara badan usaha dan perusahaan asuransi swasta juga harus dipermudah. Itu diperlukan agar peserta JKN dari kelompok PPU mendapat manfaat lebih dalam layanan JKN, khususnya layanan nonmedis. Terlebih banyak perusahaan tetap menerapkan skema jaminan kesehatan sendiri meski mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN karena belum percaya terhadap kualitas layanan JKN.

(ADH/MZW)

Cara Penggunaan Artikel

  1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
  2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

Cara Penggunaan Infografik Berita

  1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: ‘Kompas/Desainer Grafis’.
  2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
  3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari Kompas.
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.